Hasil Assessment PN-PRIMA: Tantangan Kelompok Rentan dalam

CISDI dan PUSKAPA-UI melakukan diskusi terpumpun untuk memetakan tantangan dalam penjangkauan vaksinasi COVID-19 terhadap kelompok rentan. Kegiatan yang diselenggarakan pada 21 Januari 2022 ini melibatkan sembilan orang perwakilan kelompok lansia, disabilitas, ODHA dan transpuan. Dari diskusi ini, setidaknya teridentifikasi tiga faktor utama yang menghambat akses vaksinasi bagi kelompok rentan.

OLEH FEBRIANSYAH SOEBAGIO

23 MARET 2022

Pertama, faktor perilaku masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang didorong berbagai kondisi. Seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang COVID-19 dan vaksin sebagai hal penting dalam penanganan pandemi. Lebih jauh, minimnya pemahaman mendorong ketidakpercayaan pada COVID-19 dan tenaga kesehatan. Hal ini diperkeruh dengan berbagai stigma yang masih dilekatkan pada individu dan kelompok rentan.

Kedua, akses terhadap informasi yang kredibel dan menyeluruh. Fenomena hoax atau berita bohong mempertebal hambatan kelompok rentan untuk mengakses vaksinasi. Misalnya, penolakan vaksinasi karena perdebatan tentang kehalalan vaksin COVID-19. Ataupun penolakan vaksin karena spekulasi dan kekhawatiran berlebih akan risiko vaksin.

Ketiga , hambatan infrastruktur. Ketidaksiapan dalam mengakomodir kebutuhan kelompok rentan memicu keengganan untuk mengakses layanan kesehatan atau layanan vaksinasi. Mulai dari tidak tersedianya skrining khusus bagi kelompok disabilitas, transgender dan ODHA, hingga terbatasnya infrastruktur yang ramah untuk mendukung akses fisik. Kondisi-kondisi tersebut yang membuat kelompok rentan lebih memilih untuk tidak melakukan vaksinasi

Selain tiga faktor di atas, terdapat dua faktor determinan lainnya yang menghambat akses vaksinasi pada kelompok rentan, yaitu faktor finansial dan faktor administrasi. Dari sisi finansial, kelompok rentan memiliki pendapatan terbatas untuk bisa meluangkan waktu dan biaya guna mengakses layanan vaksinasi. Sementara dari sisi administratif, sebagian besar hambatan dialami oleh kelompok rentan yang belum memiliki identitas kependudukan.

Pemetaan ini menjadi masukan penting bagi PN-PRIMA untuk memperkuat peranan tenaga kesehatan dan kader masyarakat untuk memahami kondisi dan hambatan yang dihadapi kelompok rentan dalam dimensi sosial maupun keterkaitannya dengan kebiakan pemerintah. Melalui pendekatan ini, PN PRIMA mendorong agar tata kelola layanan kesehatan bagi kelompok rentan dapat terjamin dan tersedia di seluruh Puskesmas. Hal ini tentu untuk mewujudkan akses dan kualitas layanan kesehatan primer yang lebih baik dan dapat diakses oleh semua.

Penulis:
Febriansyah Soebagio (MEL SPECIALIST - PN PRIMA)