Puskesmas mengalami beban berat selama pandemi lantaran harus menyeimbangkan upaya penanganan wabah dengan pelayanan esensial. (Sumber gambar: Dok. Pencerah Nusantara)

 

Puskesmas tetap perlu menjalankan upaya kesehatan masyarakat (UKM) esensial, seperti promosi kesehatan; kesehatan lingkungan; kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana (KIA & KB); pelayanan gizi; dan pencegahan dan pengendalian penyakit, serta upaya kesehatan perseorangan (UKP), seperti pelayanan rawat jalan dan inap pada masa pandemi. Pada masa pandemi, tugas itu bertambah berat karena puskesmas perlu membantu pelacakan kontak erat dari kasus terkonfirmasi serta memantau status kesehatan kasus suspek dan probable di wilayah kerja masing-masing.

 

Sejak awal pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terus mendukung setiap negara untuk meningkatkan kapasitas tes (test) dan lacak (trace) kasus COVID-19. Kedua hal ini menjadi dasar strategi penanganan pandemi bersama dengan perawatan (treatment) yang tepat. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum memenuhi standar tes dan lacak WHO, yaitu testing sebanyak 1/1000 dari jumlah penduduk per minggu serta contact tracing 30 orang per kasus konfirmasi. Berdasarkan data KawalCOVID-19 per 14 Oktober 2020, rata-rata jumlah orang yang diperiksa dalam seminggu hanya 13/1000 populasi. Rasio pelacakan kasus juga berkisar di angka 2, yang artinya hanya ditemukan 2 kontak erat untuk setiap kasus konfirmasi. Keterbatasan tes bisa terjadi karena keterbatasan alat dan laboratorium, namun lemahnya lacak kasus mengindikasikan puskesmas beserta Tim Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 kewalahan melakukannya.

 

Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer, puskesmas harus menjadi garda terdepan dalam melaksanakan lacak kasus dan pemantauan terhadap orang tanpa gejala (OTG) dan suspek COVID-19. Tugas ini tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Kedua tugas itu memang sudah dijalankan sejak awal pandemi, namun seiring dengan meningkatnya jumlah kasus serta berkurangnya tenaga kesehatan karena melaksanakan isolasi (akibat terinfeksi COVID-19), puskesmas memerlukan bantuan tambahan untuk menjalankan kedua tugas tersebut.

 

Kasus Jakarta

 

Sebagai contoh, dengan pertambahan kasus harian sebanyak 1.211 orang di DKI Jakarta pada Selasa (12/10),  puskesmas setidaknya perlu melacak 36.330 orang kontak erat. DKI Jakarta memiliki 321 puskesmas, apabila dirata-ratakan, setiap puskesmas bertanggung jawab melacak sekitar 110 orang per harinya. Di sisi lain, kesulitan melacak kontak erat juga terjadi bukan hanya karena jumlahnya yang banyak, tetapi karena adanya stigma dan pertimbangan ekonomi yang membuat sebagian masyarakat menolak memberikan informasi, melakukan tes, atau melaksanakan isolasi mandiri.

 

Di samping pelacakan, puskesmas bersama Tim Satgas COVID-19 juga bertanggung jawab memantau pasien yang melaksanakan isolasi mandiri. Berdasarkan data Kemenkes, hanya sekitar 20 persen pasien terinfeksi yang memerlukan perawatan di rumah sakit, sedangkan 80 persen lainnya cukup melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dengan contoh di DKI Jakarta pada hari yang sama, ada sekitar 968 orang yang harus dipantau jejaring puskesmas di DKI Jakarta. Jumlah ini belum ditambah pasien isolasi mandiri lain yang masih dalam pengawasan.

 

Beberapa puskesmas memang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah serta relawan masyarakat, namun usaha ini perlu ditingkatkan. Puskesmas tidak bisa berjuang sendirian melayani kebutuhan kesehatan masyarakat sambil melaksanakan pelacakan serta pemantauan. Pelacakan merupakan bagian penting untuk memutus rantai penularan COVID-19, sementara pemantauan diperlukan untuk mencegah pasien meninggal. Keduanya harus ditempatkan beriringan dalam upaya pengendalian wabah.

 

Peran PN COVID-19

 

Melihat minimnya bantuan yang diterima oleh puskesmas dalam penanganan pandemi, keberadaan Pencerah Nusantara COVID-19 (PN COVID-19) sangatlah relevan. PN COVID-19 dibentuk dengan semangat memutus mata rantai penularan di wilayah penempatan berisiko tinggi. Adapun, strategi yang digunakan tidak terbatas pada pelacakan kontak semata, melainkan juga dengan mengaktifkan keterlibatan masyarakat melalui beragam kegiatan kerelawanan.

 

Secara strategis, keberadaan PN COVID-19 tidak hanya mendukung segala upaya penanganan wabah pada tingkat daerah, tetapi juga mendorong pelaksanaan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pemakaian masker, pembatasan jarak fisik, serta penguatan masyarakat di tingkat komunitas terkecil, seperti keluarga. Oleh sebab itu, dalam implementasi strategi, tim selalu mengikutsertakan pemuka agama setempat, Ketua RT atau RW, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Tim PN COVID-19 percaya penguatan masyarakat oleh tenaga kesehatan akan berdampak terhadap penurunan kasus positif di suatu daerah.

 

 

Penulis

 

Ardiani Hanifa Audwina