Tidak meratanya akses pada fasilitas kesehatan di banyak daerah di Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat  dalam memperkuat pembangunan kesehatan di daerah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan mudahnya akses fasilitas kesehatandi kota-kota besar di Indonesia. Mulai dari mencari rumah sakit atau klinik terdekat, jadwal praktik dokter, cek ketersediaan ruangan rawat inap, hingga beli obat pun masyarakat perkotaan sudah bisa memesan via aplikasi di smartphone mereka. Sangat berbeda dengan yang dirasakan oleh masyarakat di daerahBahkan, hak untuk mendapatkan dan mengakses kualitas hidup yang baik saja masih harus terus diperjuangkan.

Berangkat dari faktor tersebut, sekumpulan anak muda yang tergabung dalam Pencerah Nusantara (PN) penempatan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, terlibat langsung dalam memastikan perbaikan kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pencerah Nusantara adalah mendorong adanya mekanisme untuk mengawasi proses alokasi anggaran Dana Desa untuk penyediaan fasilitas kesehatan.

Menurut dr. Edo Prabudi Thamrin dari Pencerah Nusantara Angkatan 6 penempatan Kabupaten Muara Enim, mekanisme ini dibutuhkan untuk meningkatkan keterlibatan tenaga kesehatan dalam memastikan alokasi Dana Desa bagi sektor kesehatan.

“Setiap desa kan sudah diberikan dana desa sebesar Rp 1 triliun setiap tahunnya. Tetapi pada waktu kami datang di tahun 2018, banyak desa yang belum menganggarkan Dana Desa untuk kesehatan. Fasilitas dasar yang seharusnya ada di Posyandu belum tersedia padahal pengadaannya dapat menggunakan Dana Desa. Salah satu kendala terbesar mengapa advokasi Dana Desa belum berhasil adalah banyak tenaga kesehatan yang tidak mengetahui alur kebijakan dan bagaimana memonitor progres advokasi kebijakan untuk pembangunan kesehatan, termasuk alokasi pengadaan fasilitas kesehatan,” ujar Edo.

Berdasarkan temuan di lapangan, tim Pencerah Nusantara mencetuskan sebuah mekanisme untuk mengoptimalkan advokasi Dana Desa bagi pembangunan. Inisiatif yang dicetuskan oleh tim Pencerah Nusantara adalah Paket Advokasi Kebijakan. Paket Advokasi Kebijakan ini berisi informasi tentang regulasi lokal yang meliputi anggaran kesehatan, komponen dan biaya anggaran kesehatan, serta catatan-catatan lainnya agar tenaga kesehatan setempat dapat memonitor proses penganggaran dana desa pada sektor kesehatan secara proaktif.

“Saat ini, hampir seluruh fasilitas yang ada di Posyandu dan Posbindu (yang berfungsi untuk memonitor Penyakit Tidak Menular) di Kecamatan Sungai Rotan didukung sepenuhnya oleh Dana Desa. Selain itu, dalam memastikan transparansi alokasi Dana Desa, di beberapa desa sudah diberlakukan pelaporan Dana Desa saat forum desa berlangsung,” demikian ujar Edo.

Dengan adanya pemanfaatan Dana Desa di sektor kesehatan, pelan tapi pasti, masyarakat di daerah lain di luar kota-kota besar akan memiliki keistimewaan yang sama dengan masyarakat perkotaan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Terlebih dengan adanya Paket Kebijakan Advokasi diharapkan dapat menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui mutu dan layanan kesehatan. Paket Kebijakan Advokasi ini pun perlu didukung dengan metode transparansi dalam penganggaran dan pelaporan program Paket Kebijakan Advokasi demi menjunjung nilai akuntabilitas. Sehingga keterlibatan aparat desa juga menjadi kunci keberhasilan penganggaran Dana Desa dari mulai perencanaan hingga evaluasi.