Praktik sunat perempuan di Indonesia masihlah tinggi. Indonesia bahkan menjadi negara ketiga dengan prevalensi sunat perempuan tertinggi (Sumber Gambar: krwg.id) 

Tanggal 10 Januari 2020, VICE menerbitkan artikel yang melaporkan pelaksanaan sunat perempuan massal di Kota Bandung 120 orang menjadi peserta. Meskipun dokter sunat perempuan susah ditemui, permintaan sunat perempuan justru masih tinggi. Ini sejalan dengan temuan UNICEF yang mencatat hampir setengah anak perempuan di bawah 14 tahun pernah mengalaminya. Wajar Indonesia jadi negara ketiga dengan prevalensi sunat perempuan tertinggi setelah Gambia (56%) dan Mauritania (54%).

Menurut World Health Organization (WHO), sunat perempuan, atau dalam Bahasa Inggris disebut juga sebagai female genital mutilation, adalah kegiatan menghilangkan atau melukai sebagian atau seluruh bagian dari alat reproduksi perempuan untuk alasan-alasan non-medis. Meskipun angka pastinya tidak diketahui, tapi kurang lebih 200 juta perempuan di 30 negara menjalani tindakan tersebut. Berdasarkan penelitian, biaya kesehatan untuk mengobati komplikasi kesehatan akibat FGM di 27 negara mencapai USD 1,4 miliar. Jika tidak segera dihentikan, sunat perempuan dapat menyebabkan kenaikan beban kesehatan hingga USD 2,3 miliar di tahun 2047.

Secara garis besar, terdapat dua faktor yang mendorong tingginya praktik sunat perempuan di Indonesia, yaitu faktor sosial budaya dan ajaran agama. Komnas Perempuan mencatat sunat perempuan dilakukan turun temurun oleh banyak kelompok masyarakat di Indonesia dan bersifat simbolis, mulai dari menempelkan jarum pada klitoris bayi perempuan (Bengkulu). Namun, beberapa praktik sunat perempuan di beberapa daerah wajib melukai klitoris hingga berdarah seperti di Sumbawa, Manggarai Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Aceh pesisir. Umumnya, praktik ini dilatari oleh ajaran agama.

Sunat perempuan menurut Islam menekankan perempuan tidak lengkap keislamannya ketika tidak disunat. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 2018 lalu yang merekomendasikan perempuan muslim melakukan sunat perempuan sebagai aturan dan simbol keislaman. Kedua perspektif ini turut memperkuat konstruksi sosial yang diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan dianggap perlu dibuat lebih suci melalui praktik sunat perempuan ketika ingin menjalankan peran dan fungsi sosial secara utuh.

Mengingat praktik ini tidak memiliki alasan medis yang kuat, WHO telah menyatakan bahwa praktik sunat perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan anak perempuan pada tahun 2018. Dari empat tipe FGM yang dikelompokkan oleh WHO, tindakan sunat perempuan termasuk dalam tipe ke-4, yaitu prosedur berbahaya lainnya pada alat kelamin perempuan untuk tujuan non-medis, seperti menusuk, melubangi, mengiris, mengikis, dan membakar area genital. Tindakan ini termasuk dalam prosedur yang secara sengaja mengubah atau menyebabkan cedera pada alat kelamin perempuan tanpa manfaat kesehatan apapun bagi anak perempuan.

Atas observasi ini, CISDI merangkum tiga alasan yang kuat untuk menolak sunat perempuan dari kacamata kebijakan kesehatan, dampak kesehatan, dan kurikulum pendidikan medis.

Pertama, Sunat Perempuan Tidak Memiliki Dasar Kebijakan

Kendati dianggap praktik lazim, sunat perempuan belum memiliki dasar kebijakan yang kuat di Indonesia (Sumber Gambar: pexels.com) 

Maraknya praktik sunat perempuan di Indonesia membuat Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan pelaksanaan sunat perempuan melalui Permenkes Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010. Dalam aturan tersebut, disebutkan definisi sunat perempuan, standar profesi, standar pelayanan, serta pelarangan sunat perempuan dengan metode kauterisasi klitoris, memotong atau merusak klitoris, memotong atau merusak labia minora, labia majora, selaput dara, dan vagina baik sebagian atau sepenuhnya.

Sayangnya, aturan ini malah diterima sebagai lampu hijau bagi tenaga medis untuk melakukan tindakan sunat perempuan. Ini mendorong Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 yang mencabut aturan tentang Sunat Perempuan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menimbang bahwa sunat perempuan hingga saat ini bukan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan.

Permenkes ini memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan female genital mutilation.

Jadi apakah sunat perempuan memiliki dasar kebijakan? Sayangnya, hingga hari ini belum ada aturan terbaru yang dikeluarkan baik oleh Kementerian Kesehatan maupun kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kedua, Sunat Perempuan Memiliki Dampak pada Kesehatan Fisik dan Mental

Sunat perempuan tidak hanya bisa memicu komplikasi kesehatan, tetapi juga mendorong masalah mental (Sumber Gambar: pexels.com) 

Sunat perempuan ditinjau dari sisi kesehatan berpotensi memunculkan efek komplikasi kesehatan. Menurut Riskesdas 2013, tindakan sunat perempuan tidak hanya dilakukan oleh bidan (50,9%) dan tenaga kesehatan lainnya (2,3%), tetapi juga  oleh dukun bayi (40%) dan tukang sunat (6,8%). Tindakan yang dilakukan oleh selain tenaga kesehatan menimbulkan kekhawatiran tentang kebersihan alat-alat yang digunakan dan bisa secara langsung meningkatkan risiko infeksi.

UNICEF (2019) menilai prosedur FGM biasanya berdampak jangka panjang pada komplikasi medis, seperti nyeri hebat, pendarahan berkepanjangan, infeksi, infertilitas dan bahkan kematian. Praktik ini juga dapat meningkatkan risiko terhadap transmisi HIV karena penggunaan alat yang tidak steril. Perempuan yang telah mengalami FGM dapat mengalami komplikasi selama persalinan, termasuk perdarahan postpartum, lahir mati, dan kematian dini bayi baru lahir.

WHO juga menekankan dampak sunat perempuan pada kesehatan mental. Seiring dengan pertumbuhan anak perempuan penyintas sunat perempuan, mereka menghadapi potensi disfungsi seksual yang berpotensi menimbulkan stres dalam pernikahan. Dalam jangka panjang, perempuan penyintas sunat perempuan memiliki kemungkinan menderita anxietydepresi, hilang ingatan, gangguan tidur, dan post-traumatic stress disorder (PTSD). 

Ketiga, Sunat Perempuan Tidak Termasuk dalam Kurikulum Pendidikan Tenaga Kesehatan

Berdasarkan survei CISDI dan laporan beberapa lembaga, didapati bahwa banyak tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan pendidikan tentang praktik sunat perempuan (Sumber Gambar: pexels.com) 

CISDI melakukan survei kepada 76 tenaga kesehatan dan mahasiswa kesehatan yang sedang menjalani studi keperawatan, kebidanan, dan kedokteran. Survei itu berkesimpulan bahwa 1 dari 10 responden pernah menerima pengajaran secara formal untuk melakukan praktik sunat perempuan saat di bangku kuliah. Sejumlah tenaga kesehatan yang pernah mendapat pengajaran menempuh studi kebidanan di Bandung dan Kalimantan Tengah serta studi keperawatan di Nusa Tenggara Barat. 

 

Berdasarkan hasil kajian kualitatif Komnas Perempuan (2018), para bidan tidak mendapatkan ilmu secara teoritis dan praktik untuk melakukan Pemotongan-Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) karena tidak termasuk dalam standar dan kompetensi bidan. Pengetahuan didapatkan dari bidan senior di lapangan. Salah satu perawat di Kabupaten Lombok Barat mengaku mendapatkan kurikulum sunat perawat saat menjalani studi D3 Keperawatan.

Selain itu, hasil kajian menyebutkan bahwa dukun mendapatkan ilmu tata cara melakukan P2GP karena warisan turun-temurun dalam keluarga. Melalui observasi terhadap orang tuanya yang melakukan tindakan, para pewaris ilmu mulai belajar dan membantu proses tindakan secara berulang-ulang.

Hal ini sejalan dengan hasil survei CISDI yang mendapati sebanyak enam responden mengaku pernah diajari tindakan sunat perempuan ketika praktik di rumah sakit oleh bidan setempat ketika empat di orang antaranya pernah melakukannya sendiri. Uniknya, dua responden yang pernah melakukan praktik ini menyatakan bahwa sunat perempuan merupakan tindakan melukai sedikit bagian klitoris.

Pernyataan responden tersebut berlawanan dengan definisi WHO yang menentang melakukan tindakan melukai bagian apapun dari alat reproduksi perempuan. “Kami di lapangan sudah mulai meminimalisir dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, namun sebagian besar masih memegang kuat adatnya,” sebut salah satu responden. 

Sunat perempuan tidak terbukti memberikan manfaat terhadap tubuh perempuan sehingga perlu upaya yang lebih besar agar masyarakat memperoleh akses informasi atas konsekuensi yang ditimbulkan. WHO juga menyatakan bahwa female genital mutilation ini melanggar hak seseorang atas kesehatan, keamanan dan integritas fisik, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, serta hak untuk hidup saat prosedur berpotensi berujung pada kematian.

 Masyarakat perlu menuntut komitmen dan aksi nyata dari pemerintah untuk menciptakan faktor pemungkin agar lapisan masyarakat lainnya dapat urun rembuk menekan praktik sunat perempuan agar perempuan-perempuan muda di Indonesia dapat memiliki otoritas terhadap tubuh serta masa depan yang lebih baik.


Penulis:

Zenithesa Gifta Nadirini 

Yeyen Yenuarizki