Gizi berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, khususnya dalam memastikan lahirnya individu yang berkualitas. Selaras dengan butir kedua Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati oleh 153 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, pentingnya peningkatan status gizi masyarakat dituangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Nawacita poin ke-lima.

Sebagai masalah kesehatan masyarakat, menangani masalah gizi tidak dapat hanya dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Penyebab timbulnya masalah gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, kemiskinan, kurangnya persedian pangan, sanitasi yang buruk, minimnya pengetahuan gizi dan pola asuh anak, serta perilaku buruk dalam mengonsumsi makanan di kalangan masyarakat. Pola konsumsi makanan sendiri sangat dipengaruhi oleh budaya setempat.

Berbeda lokasi berbeda pula cara masyarakat mendefinisikan makanan dan kecukupan gizi serta menentukan pola makan. Orang Jawa belum merasa makan sebelum makan nasi, orang Papua terbiasa makan berat dengan makan sagu. Tidak jarang masyarakat kita menganggap kalau belum mengonsumsi nasi belum dianggap makan.

Pola pikir masyarakat masih beranggapan bahwa kebutuhan makan adalah dengan memakan makanan yang tinggi atau kaya karbohidrat tanpa mempertimbangkan kecukupan gizi yang seimbang ini menunjukkan bahwa aspek sosial budaya masih mendominasi perilaku dan kebiasaan makan yang masyarakat Indonesia.

Sementara masalah gizi terjadi di banyak tempat di berbagai daerah di Indonesia, hanya sebagian pihak yang memandangnya sebagai fenomena sosial. Sebagian lain masih menganggap hal ini sebagai fenomena kesehatan semata. Tidak banyak yang menyadari luasnya dimensi masalah gizi dapat meliputi masalah lingkungan dan ketersediaan pangan, pola asuh dan pendidikan, kondisi ekonomi dan budaya.

Faktor budaya memengaruhi siapa yang mendapat asupan makanan, jenis makanan yang didapat dan banyaknya. Sangat mungkin karena kondisi budaya dan kebiasaan ini seseorang mendapatkan asupan makanan lebih sedikit dari yang sebenarnya ia butuhkan.  Di Indonesia, sebagian besar masyarakat menganut sistem patriarki. Dalam sistem patriarki, garis keturunan diambil dari seorang Ayah (laki – laki), status sosial laki – laki lebih tinggi daripada perempuan. Konsekuensinya, ayah lebih sering diutamakan memakan makanan yang telah disajikan oleh Ibu. Sesederhana ayah lah yang paling sering mendapatkan jatah makanan lebih dulu di meja makan. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia mengharuskan pemisahan antara makanan yang harus disajikan untuk Ayah dan anggota keluarga yang lain. Kondisi budaya seperti ini turut berkontribusi pada kondisi gizi anak dan ibu hamil di dalam keluarga karena semua sistem keluarga patriarki berhubungan erat dengan ketidaksetaraan gender.

Dari gambaran di atas, terlihat betapa kebiasaan makan tidak dapat dilepaskan dari nilai – nilai sosial budaya masyarakat. Sementara kebiasaan makan sangat erat kaitannya dengan upaya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Kurangnya asupan gizi akan meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi dan berbagai penyakit kronis yang pada gilirannya akan mengurangi produktivitas dalam bekerja dan berkontribusi kepada masyarakat.

 Memahami keterkaitan antara kebiasaan makan, pola makan, sistem keluarga dan pengolahan makanan dapat membantu tenaga kesehatan, penyusun kebijakan dan program kesehatan dalam memahami kondisi gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia secara lebih menyeluruh. Dengan demikian penyusunan strategi kebijakan dan program-program upaya peningkatan status gizi masyarakat dapat lebih tepat guna dan sasaran. Apabila ini tercapai, secara bertahap transformasi kesehatan lebih dari 250 juta menuju arah yang positif akan tercapai. (YY / MFW)


Penulis : Riki Ramdani, S.Sos (Pencerah Nusantara V Sumbawa Barat)