Kehadiran pelayanan kesehatan primer yang layak dan bermutu diperlukan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. (Sumber Gambar: pexels.com)

Pelayanan kesehatan primer merupakan faktor penting untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang telah menjadi indikator penting pembangunan negara. Oleh karena itu, kehadiran pelayanan kesehatan primer yang layak, bermutu, dan berkeadilan finansial sangatlah dibutuhkan.

Menurut WHO, pelayanan kesehatan primer adalah segala jenis pendekatan pelayanan kesehatan yang didasarkan oleh kebutuhan dan hak individu, keluarga, maupun komunitas. Pelayanan kesehatan primer tidak hanya berfokus dengan persoalan kesehatan semata, tetapi juga keterkaitannya dengan aspek mental, psikis, dan sosial individu maupun komunitas.

Perlu dipahami bahwa kehadiran pelayanan kesehatan primer berlandaskan pada prinsip kesehatan adalah hak asasi manusia yang bisa diakses oleh semua orang, bukan hanya perihal pengendalian penyakit semata. Prinsip ini ditekankan kembali melalui Deklarasi Alma Ata di tahun 1978 yang diteruskan oleh Deklarasi Astana pada 2018. Keduanya menyatakan bahwa kehadiran pelayanan kesehatan primer adalah cara paling efektif dan efisien untuk mencapai cakupan kesehatan semesta dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pelayanan kesehatan primer sering disalahpahami sebagai kehadiran puskesmas semata. Padahal di Indonesia, puskesmas hanyalah salah satu jenis pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer lain yang tersedia di Indonesia, seperti posyandu, poskesdes, klinik swasta, dan bidan praktik mandiri juga merupakan unit pelayanan kesehatan primer.

Kehadiran unit-unit pelayanan itu penting karena pelayanan kesehatan primer sejatinya menjadi kontak pertama warga negara dengan sistem kesehatan nasional. Kehadiran puskesmas, posyandu, poskesdes, serta klinik mandiri menandakan keseriusan Indonesia untuk mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang layak. Kendati demikian, Indonesia masih menghadapi masalah yang bertumpuk untuk mewujudkannya.

Bukan Hanya Puskesmas

Pelayanan kesehatan primer tidak hanya berwujud puskesmas, tetapi juga institusi atau program kesehatan lainnya. (Sumber Gambar: pexels.com)

Direktur Program CISDI, Egi Abdul Wahid, mengatakan bahwa masyarakat masih menganggap pelayanan kesehatan primer hanyalah kehadiran puskesmas semata. Kondisi ini memunculkan persepsi bahwa puskesmas adalah tempat untuk menyembuhkan penyakit saja. Padahal menurut Egi, sebagai bagian dari pelayanan kesehatan primer, puskesmas juga perlu menjalankan fungsi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara paralel dan proporsional.

Untuk mewujudkan fungsi-fungsi itu, puskesmas perlu mendapatkan alokasi dana yang cukup untuk melakukan riset dan mengembangkan kapasitas tenaga kesehatan. Begitu juga unit pelayanan kesehatan primer yang lain.

Di sisi lain, tambah Egi, kesediaan tenaga kesehatan untuk berkarir dan bertugas di pelayanan kesehatan primer juga perlu ditingkatkan. Publik mengetahui bahwa terdapat jurang kepercayaan yang luas antara dokter umum yang bertugas di puskesmas dengan dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit. Dokter umum kerap dianggap tidak memiliki peran signifikan lantaran hanya bertugas memberikan rujukan.

Padahal, peran dokter untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen pelayanan kesehatan primer sangatlah penting karena mereka dianggap menguasai segala aspek teknis pelayanan kesehatan serta kebutuhan institusi tempat mereka bernaung. Hal serupa juga berlaku untuk perawat, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga administrasi lain yang memiliki peran masing-masing dan tidak boleh disepelekan sama sekali.

“Bahkan di Thailand, seorang perawat memerlukan pelatihan sekitar 6 bulan untuk bekerja di puskesmas. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Thailand mengembangkan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan primer,” ujar Egi.

Alokasi Dana

Tingginya celah alokasi dana antara pusat dengan daerah kerap jadi tantangan mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang bermutu dan konsisten. (Sumber Gambar: pexels.com)

Masalah lain yang juga dihadapi oleh puskesmas adalah tingginya celah alokasi dana antara pelayanan kesehatan primer di daerah terpencil dengan di kota besar. Pelayanan kesehatan primer di daerah-daerah terpencil, oleh karena itu, kerap dijadikan medium alokasi pendapatan daerah. Persoalan ini menjadi semakin pelik lantaran literasi kesehatan yang minim, keterbatasan akses terhadap sumber gizi, dan beragam persoalan lainnya justru menjadi pokok masalah di banyak daerah-daerah terpencil.

Meski demikian, persoalan yang sama juga dialami di wilayah-wilayah besar. Provinsi DKI Jakarta hingga hari ini telah memiliki 289 puskesmas di kelurahan dengan 107 di antaranya telah terakreditasi. Meski demikian, beban kerja menjadi sangat berat ketika ribuan orang hadir sebagai pasien setiap harinya. Segala proses administrasi dan pelayanan menangani jumlah sebanyak itu tentu akan menguras banyak waktu dan tenaga pegawai puskesmas.

Menurut Egi, solusi paling moderat untuk mengatasi masalah ketimpangan dan alokasi dana adalah dengan mengikuti rekomendasi WHO. WHO merekomendasikan bahwa setiap negara setidaknya menyisihkan 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pelayanan kesehatan primer. Alokasi dana yang besar dianggap bisa sangat efektif mengatasi persoalan ketimpangan dan kekurangan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan primer.

Upaya mengembangkan pelayanan kesehatan primer tidak bisa berjalan dengan kehadiran pemerintah seorang. Komitmen dan semangat kerja sama diperlukan untuk membangun iklim pelayanan kesehatan primer yang baik. Egi menyatakan bahwa opsi pemerintah untuk melibatkan pihak swasta dalam pengembangan pelayanan kesehatan primer bisa sangat menguntungkan kedua belah pihak.

“Di Jakarta klinik pratama swasta sudah sangat banyak. Momentum ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang kerja sama antara pihak pemerintah dengan swasta.” Sebab menurut Egi, prinsip keterlibatan multisektor juga merupakan bagian penting untuk mengembangkan pelayanan kesehatan primer.

Keterlibatan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang layak adalah tanggung jawab yang berat. Namun demikian, hal tersebut bisa diwujudkan melalui berbagai pertimbangan matang untuk mengatasi akar-akar masalah, seperti meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, menambah alokasi dana, hingga mengajak sektor swasta untuk berkolaborasi.

Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat perlu meninggalkan pandangan yang menganggap pelayanan kesehatan primer hanyalah persoalan kehadiran puskesmas belaka. Lebih dari itu, pelayanan kesehatan primer perlu dipahami sebagai ruang pertemuan pertama warga negara dengan negara untuk mengatasi persoalan kesehatan individu, keluarga, ataupun komunitas.

“Komitmen politik dan semangat pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan dapat diakses semua orang,” ujar Egi menutup.


Penulis: Amru Sebayang